GCC dan Pakistan menandatangani perjanjian perdagangan bebas awal
Dalam sebuah langkah signifikan untuk meningkatkan hubungan ekonomi, Dewan Kerjasama Teluk (GCC) dan Pakistan menandatangani perjanjian perdagangan bebas (FTA) awal pada hari Kamis.
Jasem AlBudaiwi, Sekretaris Jenderal GCC, mengumumkan penandatanganan FTA pendahuluan ini. Beliau menggarisbawahi komitmen GCC untuk memperkuat hubungan perdagangan tidak hanya dengan Pakistan tetapi juga dengan negara-negara lain dan blok-blok internasional.
Upacara penandatanganan berlangsung di Sekretariat Umum GCC di Riyadh. Atas nama GCC, AlBudaiwi menandatangani perjanjian tersebut sementara Menteri Perdagangan Dr.
Perjanjian penting ini menunjukkan dedikasi kedua belah pihak untuk membina kolaborasi ekonomi.
AlBudaiwi, dalam pernyataannya, menekankan signifikansi historis dari perjanjian ekonomi ini, dan menganggapnya sebagai momen penting dalam kerja sama. Ia menyatakan keyakinannya bahwa FTA akan membuka jalan bagi pertumbuhan dan kemakmuran, selaras dengan kepentingan bersama GCC dan Pakistan.
Menyoroti pendekatan negara-negara GCC yang berwawasan ke depan, AlBudaiwi mengkonfirmasi negosiasi perdagangan bebas yang sedang berlangsung dengan berbagai negara. Tujuan utamanya adalah untuk membuka peluang-peluang baru dan memperkuat kerja sama ekonomi, yang menguntungkan negara-negara anggota GCC baik di tingkat regional maupun global.
Majid Al-Qasabi menegaskan bahwa perjanjian perdagangan bebas pendahuluan ini akan berkontribusi pada peningkatan perdagangan bilateral dan kerjasama ekonomi antara negara-negara Teluk dan Pakistan. Perjanjian ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan dan memfasilitasi arus barang dan jasa, tambahnya.
Al-Qasabi menekankan bahwa penandatanganan perjanjian ini merupakan bagian dari hubungan historis yang erat dan akan semakin memajukan hubungan ekonomi dengan Pakistan.
Perjanjian ini bertujuan untuk memfasilitasi arus barang dan jasa antara negara-negara GCC dan Pakistan dengan menghapuskan dan mengurangi bea masuk barang, membuka pasar untuk akses layanan, serta mendorong dan melindungi investasi.
Perjanjian ini terdiri dari 14 bab, termasuk Barang, Jasa, Investasi, E-commerce, Prosedur Kepabeanan, Penyelesaian Sengketa, Persaingan, Perbaikan Perdagangan, Kekayaan Intelektual, dan Usaha Kecil dan Menengah.
Tim negosiasi Saudi, yang dipimpin oleh Otoritas Umum Perdagangan Luar Negeri, secara aktif mengawasi dan memantau kemajuan negosiasi perdagangan untuk memastikan keselarasannya dengan tujuan perdagangan Kerajaan. Tim ini berpartisipasi dalam negosiasi perdagangan untuk memasukkan posisi negosiasi Kerajaan, berkoordinasi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan perdagangan yang serupa atau sebanding di arena internasional.
- Bagaimana Solusi Ijazah Palsu di Arab Saudi? - June 18, 2024
- “8” Tips agar Jemaah Haji Aman dan Tak Tersesat Selama Beribadah - May 21, 2024
- Arab Saudi Bikin 4 Aturan Baru Masa Berlaku Visa Umrah - May 6, 2024
