Pertemuan Oslo menyerukan gencatan senjata Gaza dan kenegaraan Palestina
Para anggota komite menteri dari KTT Arab-Islam, yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, mengadakan pertemuan resmi pada hari Jumat di Oslo dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri dari negara-negara Nordik (Norwegia, Denmark, Swedia, Finlandia, Islandia) dan Uni Benelux (Belanda, Belgia, Luksemburg), bersama dengan Syekh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Ayman Al Safadi, Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Yordania, Riyad Al Maliki, Menteri Luar Negeri Palestina, Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, dan Hussein Ibrahim Taha, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam.
Selama sesi tersebut, komite membahas perkembangan yang memprihatinkan di Jalur Gaza dan eskalasi militer yang terus berlanjut oleh pasukan pendudukan Israel terhadap warga sipil tak bersenjata.
Para menteri dengan suara bulat menegaskan kembali posisi mereka menentang agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza, menyerukan gencatan senjata segera dan menyeluruh serta perlindungan terhadap warga sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional.
Para anggota komite menuntut tindakan terhadap pelanggaran terang-terangan oleh pasukan Israel terhadap rakyat Palestina, yang memperburuk krisis kemanusiaan dan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan yang mendesak ke Jalur Gaza yang terkepung.
Mereka menekankan pentingnya meminta pertanggungjawaban penjajah atas pelanggaran yang terus menerus terjadi di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang bertentangan dengan konvensi internasional dan hukum kemanusiaan.
Para anggota komite menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah serius dan mendesak untuk memastikan penyediaan bantuan kemanusiaan, makanan, dan medis ke Gaza, dan menyatakan penolakan mereka terhadap pembatasan apa pun terhadap masuknya bantuan kemanusiaan dengan cepat dan aman ke daerah kantung tersebut.
Komite menekankan perlunya upaya politik yang serius untuk mendirikan negara Palestina di sepanjang perbatasan 4 Juni 1967, sesuai dengan resolusi internasional yang relevan. Mereka menyatakan penolakan mereka untuk memecah-belah masalah Palestina dan membahas masa depan Jalur Gaza secara terpisah dari perjuangan Palestina yang lebih luas.
- Bagaimana Solusi Ijazah Palsu di Arab Saudi? - June 18, 2024
- “8” Tips agar Jemaah Haji Aman dan Tak Tersesat Selama Beribadah - May 21, 2024
- Arab Saudi Bikin 4 Aturan Baru Masa Berlaku Visa Umrah - May 6, 2024
