Kabinet menetapkan libur maksimum 5 hari untuk Idul Fitri di instansi pemerintah tertentu
Kabinet, yang diketuai oleh Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman di sini pada hari Selasa, telah menyetujui amandemen terhadap daftar administratif entitas pemerintah tertentu, termasuk otoritas, lembaga, pusat, program, dan badan-badan serupa.
Entitas-entitas ini, yang beroperasi di bawah sistem dan peraturan ketenagakerjaan mereka sendiri, sekarang akan memastikan bahwa hari libur resmi untuk Idul Fitri dan Idul Adha diperpanjang hingga minimal empat hari kerja, dengan kemungkinan diperpanjang hingga lima hari kerja.
Kabinet meninjau kembali pembicaraan baru-baru ini antara Arab Saudi dan beberapa negara lain, termasuk panggilan telepon yang diterima oleh Putra Mahkota dan Perdana Menteri Mohammed Bin Salman dari Perdana Menteri Kanada.
Kabinet membahas berbagai laporan tentang perkembangan regional dan internasional, dan menegaskan kembali posisi Kerajaan yang teguh dalam menghadapi perkembangan ini. Kabinet menekankan perlunya meredakan dan mencegah penyebaran kekerasan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap keamanan dan perdamaian regional dan global.
Dalam sebuah pernyataan kepada Saudi Press Agency setelah sesi tersebut, Menteri Media Salman Bin Yousef Al-Dosari mengatakan bahwa Kabinet meninjau hasil konferensi dan pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh Kerajaan yang merupakan bukti komitmennya untuk terus mengikuti perkembangan, memanfaatkan kemampuan dan sumber daya, dan memberikan dukungan untuk program pembangunan di berbagai sektor.
Kabinet memuji Kementerian Haji dan Umroh atas upayanya dalam menyelenggarakan “Konferensi dan Pameran Layanan Haji dan Umroh”, yang selaras dengan Visi Saudi 2030 dengan mendorong solusi inovatif dan berkelanjutan yang memastikan pengembangan yang konstan dan menawarkan layanan yang unggul bagi pengunjung ke dua Masjid Suci.
Kabinet memuji hasil dari Forum Mineral Masa Depan ke-3, yang mempertemukan 133 negara di mana 75 perjanjian dan nota kesepahaman ditandatangani di berbagai bidang terkait oleh sejumlah lembaga pemerintah, perusahaan, dan institusi dari Kerajaan dan luar negeri.
Kabinet juga menyebutkan indikator positif ekonomi Kerajaan, penurunan inflasi yang terus berlanjut, yang mencapai 1,5% pada bulan Desember, dan fakta bahwa itu stabil dibandingkan dengan negara-negara G20, yang merupakan kesaksian atas efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi kenaikan harga global.
Kabinet memberikan wewenang kepada Menteri Energi untuk membahas dan menandatangani rancangan nota kesepahaman dengan Program Lingkungan Hidup PBB.
Kabinet menyetujui nota kesepahaman untuk membentuk, bersama dengan Republik Korea, Dewan Kemitraan Strategis.
Kabinet menyetujui nota kesepahaman untuk membentuk Dewan Koordinasi Saudi-Polandia, dan memberi wewenang kepada menteri luar negeri untuk menandatanganinya.
Kabinet juga memberikan wewenang kepada Menteri Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian untuk membahas dan menandatangani rancangan nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian, Alam dan Kualitas Pangan Belanda mengenai adopsi dan lokalisasi inovasi dan teknologi canggih di sektor ini.
Kabinet memberikan wewenang kepada menteri industri dan sumber daya mineral untuk membahas dan menandatangani rancangan nota kesepahaman dengan Kementerian Tekstil India di bidang industri tekstil.
Kabinet menyetujui nota kesepahaman antara Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi Saudi dan Komisi Anti-Korupsi di Republik Maladewa untuk mencegah dan memerangi korupsi.
Kabinet menyetujui Protokol Amandemen Perjanjian Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Perjanjian tentang Subsidi Perikanan, dan memberikan wewenang kepada Menteri Luar Negeri untuk menandatangani Protokol Amandemen perjanjian tersebut dan memberikan wewenang kepada Menteri Perdagangan dan Ketua Dewan Direktur Otoritas Umum Perdagangan Luar Negeri, atau wakilnya, untuk menyelesaikan negosiasi mengenai ketentuan-ketentuan tambahan dalam perjanjian tersebut.
Kabinet memberikan wewenang kepada presiden Keamanan Negara untuk melanjutkan diskusi dengan Pusat Kontra Terorisme Hongaria mengenai rancangan nota kesepahaman mengenai pemberantasan terorisme dan pendanaannya, dan menandatangani nota tersebut.
Kabinet memberi wewenang kepada gubernur Bank Sentral Saudi untuk mengadakan pembicaraan dan menandatangani rancangan nota kesepahaman dengan Bank Sentral Republik Turkiye di bidang usaha bank sentral.
Kabinet menyetujui pemberian lisensi kepada Abu Dhabi Commercial Bank untuk membuka cabang di Arab Saudi – SPA
- Bagaimana Solusi Ijazah Palsu di Arab Saudi? - June 18, 2024
- “8” Tips agar Jemaah Haji Aman dan Tak Tersesat Selama Beribadah - May 21, 2024
- Arab Saudi Bikin 4 Aturan Baru Masa Berlaku Visa Umrah - May 6, 2024
